Kamis, 02 Juni 2011

AD ART KKSS

ANGGARAN DASAR KKSS ( Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan )

oleh Komunitas KKSS pada 02 Mei 2009 jam 18:44
MUKADDIMAH
Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang suku, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam adalah suatu potensi bangsa yang kaya akan nilai–nilai luhur perlu dipelihara, dikembangkan dan diamalkan sebagai salah satu sumber motivasi bagi kemajuan dan kejayaan bangsa.

Bahwa warisan nilai-nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan yang berkembang di Bumi Nusantara menjadi pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan dan keturunannya adalah rangkaian nilai–nilai yang memperkaya wawasan bangsa/wawasan Nusantara yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Nilai–nilai luhur yang telah tersaji positif seyogyanya terwujud dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republk Indonesia.

Dengan berlandaskan atas kesadaran dan keyakinan masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim di luar Sulawesi Selatan, maka dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, kami menghimpun diri dalam satu wadah organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang disingkat KKSS dengan Anggaran Dasar :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan Ketentuan Umum:

1. KKSS adalah: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
2. BPP Adalah : Badan Pengurus Pusat
3. BPW adalah: Badan Pengurus Wilayah
4. BPD adalah: Badan Pengurus Daerah
5. BPC adalah: Badan Pengurus Cabang
6. BPCLN adalah : Badan Pengurus Cabang Luar Negeri
7. AD / ART adalah: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
8. Mubes adalah:Musyawarah Besar
9. Mukernas adalah: Musyawarah Kerja Nasional
10. Muswil adalah: Musyawarah Wilayah
11. Mukerwil adalah:Musyawarah Kerja Wilayah
12. Musda adalah: Musyawarah Daerah
13. Mukerda adalah: Musyawarah Kerja Daerah
14. Muscab adalah: Musyawarah Cabang
15. Mukercab adalah: Musyawarah Kerja Cabang
16. Muscab LN adalah: Musyawarah Cabang Luar Negeri
17. Mukercab LN adalah Musyawarah Kerja Cabang Luar Negeri


BAB II
NAMA, WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
Nama
Organisasi ini bernama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan disingkat KKSS.
Pasal 3
Waktu didirikan
KKSS didirikan di Jakarta, pada tanggal 12 November 1976 untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 4
Tempat Kedudukan

1. BPP KKSS berkedudukan di Ibu Kota Negara
2. BPW KKSS berkedudukan di Ibu Kota Propinsi.
3. BPD KKSS berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota
4. BPC KKSS berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
5. BPCLN KKSS berkedudukan di Kota–Kota Luar Negeri.

BAB III
AZAS, SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 5
Azas
KKSS Berazaskan Pancasila
Pasal 6
Sifat
KKSS adalah Organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat kekeluargaan yang tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.
Pasal 7
Tujuan
Organisasi ini bertujuan :

1. Menciptakan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kebersamaan dan harmonisasi serta mempererat kerjasama di antara anggota-anggotanya dan masyarakat dimana dia berada.
2. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan dan nilai-nilai budaya dimana warga KKSS berdomisili (akulturasi) yang merupakan bagian dari budaya Nasional.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian anggota KKSS di mana saja, sebagai insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Menggalang potensi untuk memberi kontribusi pada pembangunan daerah Sulawesi Selatan khususnya dan Pembangunan Nasional pada Umumnya.

BAB IV
Lambang dan Atribut
Pasal 8

1. Lambang organisasi dengan ciri-ciri pokok:
1. Perahu Pinisi
2. Padi dan Kapas
3. Lambang segi lima
4. Huruf KKSS
5. Bintang di ujung atas padi dan kapas
6. Cincin di ujung bawah padi dan kapas
7. Garis merah dan putih
2. Ketentuan mengenai lambang dan atribut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KKSS.


BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9
Anggota Terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Luar Biasa
3. Anggota Kehormatan ( To Sulessana)

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 10
Struktur Organisasi
Susunan Organisasi ini terdiri dari :

1. Badan Pengurus Pusat
2. Badan Pengurus Wilayah
3. Badan Pengurus Daerah
4. Badan Pengurus Cabang
5. Badan Pengurus Cabang Luar Negeri

Pasal 11
Lembaga / Badan Otonom

1. Lembaga Otonom adalah organisasi dalam lingkungan KKSS yang dibentuk berdasarkan profesi, hobby, kebudayaan dan seni.
2. Badan Otonom adalah organisasi dalam lingkungan KKSS yang dibentuk berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.
3. Pengurus Pusat, Wilayah maupun Daerah dapat membentuk Lembaga/ Badan Otonom di lingkungan wilayah/Daerah masing-masing sesuai kebutuhan organisasi.
4. AD/ART Lembaga/Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KKSS.
5. Pengurus Lembaga/Badan Otonom dikukuhkan dan dilantik oleh :
* BPP KKSS Untuk Tingkat Pusat
* BPW KKSS untuk Tingkat Propinsi
* BPD KKSS untuk Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 12
Organisasi Pilar KKSS

1. Organisasi Pilar adalah kerukunan keluarga dalam lingkungan KKSS yang dibentuk berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sulawesi Selatan
2. Organisasi Pilar memiliki AD/ART sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan AD/ART KKSS.
3. Pengurus Organisasi Pilar dikukuhkan dan dilantik oleh:
* BPP KKSS Untuk Tingkat Pusat
* BPW KKSS untuk Tingkat Propinsi
* BPD KKSS untuk Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 13
Perangkat Organisasi

1. Perangkat organisasi Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah, Tingkat Daerah, Tingkat Cabang serta Tingkat Cabang Luar Negeri terdiri dari:
1. Dewan Penyantun
2. Dewan Kehormatan
3. Dewan Penasehat
4. Badan Pengurus Pusat / Wilayah / Daerah / Cabang / Cabang LN
2. Dewan Penyantun hanya berlaku untuk Pengurus Pusat
3. Dewan Kehormatan berlaku untuk Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang LN sesuai kebutuhan masing- masing

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 14

1. Musyawarah terdiri dari :
1. Musyawarah Besar
2. Musyawarah Kerja Nasional
3. Musyawarah Wilayah
4. Musyawarah Kerja Wilayah
5. Musyawarah Daerah
6. Musyawarah Kerja Daerah
7. Musyawarah Cabang
8. Musyawarah Kerja Cabang
9. Musyawarah Cabang Luar Negeri
10. Musyawarah Kerja Cabang LN

2. Rapat Terdiri dari :
1. Rapat Pleno
2. Rapat Pengurus Harian
3. Rapat Departemen
4. Rapat Kepanitiaan
5. Rapat Koordinasi
6. Rapat Khusus

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN
Pasal 15

1. Keuangan organisasi diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah, halal dan tidak mengikat, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas, sifat dan tujuan organisasi.
2. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya.
3. Pengelolaan keuangan dan hak milik organisasi bukan uang, dilakukan oleh Pengurus pada tingkat kepengurusan masing-masing.


BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 16
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dilakukan dan dinyatakan sah melalui mekanisme Musyawarah Besar.

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 17
Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Besar Luar Biasa yang dilakukan khusus untuk itu dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Wilayah/ Daerah yang sah serta disetujui 3/4 peserta yang hadir.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar